Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Literasi Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Literasi Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Surabaya, Jawa Timur – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan program literasi sebagai prioritas pembangunan daerah.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 pada Senin (26/2/2024).

“Ini dikarenakan salah satunya tingkat kecakapan literasi siswa dan masyarakat masih rendah,” ujarnya.

Beberapa permasalahan lain, lanjutnya, rendahnya tingkat budaya/kegemaran membaca siswa dan masyarakat, ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat calon pembaca yang masih jarang, standar fasilitas perpustakaan yang tidak seragam dan umumnya masih rendah, serta variasi program yang disediakan yang sering tidak menarik masyarakat.

“Selain itu, banyak naskah nusantara yang telah dikonservasi dan didigitalisasi terbengkalai atau belum dimanfaatkan,” jelasnya.

Dalam merespons permasalahan tersebut, Perpusnas merumuskan tiga kebijakan utama. Pertama, pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dengan membentuk 10.000 perpustakaan di tingkat desa/kelurahan.

Kedua, standardisasi perpustakaan melalui pelatihan dan pendampingan pengelola perpustakaan di desa dan tempat baca lainnya. Dan ketiga, pengarusutamaan naskah nusantara dengan preservasi digitalisasi sebanyak 2.000 naskah.

“Program intervensi kami termasuk pembentukan 10.000 perpustakaan di desa, menyediakan bahan bacaan bermutu untuk jenjang PAUD dan SD, pelatihan untuk pengelola perpustakaan, dan preservasi digitalisasi naskah-naskah berharga,” paparnya.

Perpusnas, lanjutnya, juga mendorong keterkaitan antara program literasi di sekolah dengan program literasi di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, desa, dan yang dikelola masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tahun 2024 menjadi momen krusial untuk mengoptimalkan anggaran guna menuntaskan proyek-proyek yang belum selesai.

“Pesan dari Presiden adalah bahwa 2024 adalah tahun terakhir RPJMN, dan anggaran harus dioptimalkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas, baik yang sudah direncanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menekankan dukungan daerah terhadap penyampaian visi Indonesia Emas. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan, dan dukungan masyarakat dalam menyusun rencana kerja untuk periode mendatang, khususnya pada tahun 2025.

“Hal ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Dalam Rakortekbangnas, terdapat pembahasan desk urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Desk perpustakaan yakni untuk mengonfirmasi terkait target indikator kinerja utama urusan perpustakaan di daerah yakni Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Sumber :

https://www.perpusnas.go.id/berita/perpusnas-dorong-pemerintah-daerah-jadikan-literasi-sebagai-program-prioritas-pembangunan
Kepala Perpusnas: Ilmu Pengetahuan Bisa Diserap Dengan Membaca

Kepala Perpusnas: Ilmu Pengetahuan Bisa Diserap Dengan Membaca

Salemba, Jakarta – Perpustakaan sejatinya adalah ruang untuk memastikan anak didik mendapatkan wawasan yang luas karena seluruh ilmu pengetahuan hanya bisa diserap dengan membaca.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya pada Webinar Implementasi Peran Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Kewirausahaan, Selasa, (28/3/2023).

Dengan adanya berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan budaya baca, Kepala Perpusnas menegaskan seluruh pihak berperan dalam menyeleksi bahan bacaan yang bisa mengantarkan peserta didik memiliki pemikiran dan perilaku berkelas dunia.

Peran perpustakaan sebagai tempat belajar terbuka akan berkontribusi pada tingkat pengetahuan peserta didik. “Betapa lambatnya kita kalau hanya bergantung pada ilmu yang diajarkan,” tegasnya.

Koleksi buku di sebagian besar perpustakaan sekolah saat ini menurut Kepala Perpusnas juga kurang sesuai dengan kebutuhan dan kurang diminati untuk dibaca peserta didik. “Perpustakaan sekolah kita sangat kurang menyimpan koleksi-koleksi tentang potensi sumber daya alam Indonesia,” terangnya.

Kepala Perpusnas juga mengatakan permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan budaya baca dan kualitas sumber daya manusia secara luas adalah kurangnya bahan bacaan yang tersedia bagi masyarakat.

Dirinya mengajak seluruh civitas akademika dan pemerintah daerah untuk menghasilkan buku-buku ilmu terapan tentang potensi sumber daya alam, sejarah, pariwisata, dan kuliner, yang bermanfaat bagi masyarakat terutama di daerah pedesaan dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Hal tersebut juga dilakukan dengan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial serta berbagai kolaborasi dengan berbagai stakeholder salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Perpusnas, perpustakaan di daerah, dan komunitas pegiat literasi adalah sebagai influencer dan tutor untuk memberikan akses bacaan yang mudah diperoleh masyarakat dan mendorong mereka untuk menerapkan hasil bacaan tersebut untuk memulai usaha kecil mereka sendiri,” ungkapnya.

Koordinator Substansi Pusat Profil Pancasila dan Inklusivitas, Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dian Srinursih dalam kesempatan yang sama menjelaskan dukungan terhadap perpustakaan sekolah dalam kaitannya dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Menurutnya, dalam pengelolaan perpustakaan sekolah bisa disinergikan dalam mendukung 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila. Yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia (2) berkebhinekaan global (3) mandiri (4) bergotong royong (5) bernalar kritis dan (6) kreatif.

Rebranding perpustakaan dikaitkan dengan Profil Pelajar Pancasila yaitu perpustakaan yang dulunya bersifat tradisional dan sasarannya hanya sebatas warga sekolah, sekarang kita bisa menginternalisasikan dimensi Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan kebutuhan dan sasarannya,” terangnya.

Namun ketertarikan peserta didik saat ini untuk datang ke perpustakaan sekolah juga menjadi sebuah tantangan. Dirinya berpendapat bahwa perpustakaan perlu menunjukkan kreativitas agar bisa menarik  minat pemustaka berkunjung.

“Bagaimana orang bisa melirik kita kalau kita tidak menunjukkan kekhususan atau kehebatan yang dimiliki. Jadi tunjukkanlah dulu prestasi atau sumber daya yang kita miliki saat ini meskipun dengan segala keterbatasannya. Dengan adanya kreativitas yang kita miliki bisa memunculkan bahwa perpustakaan yang kita kelola bisa menarik perhatian,” jelasnya.

Dalam webinar yang digelar secara daring tersebut juga menghadirkan Kepala Sekolah SMAN 1 Sewon, Bantul, DIY, Subarino yang berhasil mengelola perpustakaan sekolah Loka Ghana di SMAN 1 Sedayu yang dulu pernah dipimpinnya.

Menurutnya kompetensi literasi adalah kunci dasar agar dapat belajar secara efektif dan berkontribusi positif. “Dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), perpustakaan sekolah memiliki peran semakin strategis dalam pembelajaran di sekolah,” sebutnya.

Lebih lanjut Subarino mengatakan, ada beberapa peran strategis perpustakaan dalam mendukung IKM. Salah satunya perpustakaan sebagai leading sector gerakan literasi sekolah dan sumber belajar siswa yang bertujuan menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan.

“Karena kalau kita hanya mengandalkan dari guru saja tanpa peran perpustakaan maka hal tersebut sangat sulit untuk bisa diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya.

Dengan mengusung konsep Fun Library Subarino berupaya menghadirkan perpustakaan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan dan ramah bagi siswa. “Dengan begitu mereka akan datang ke perpustakaan. Mungkin awalnya tidak untuk membaca tapi lama-lama mereka akan tertarik untuk membaca,” jelasnya.

Sebagai seorang Pustakawan di Sekolah Tumbuh Jogja, Cintantyo Yosi Putri mengatakan untuk menarik minat pemustaka datang ke perpustakaan sekolah, yang pertama kali dilakukannya adalah dengan mengenali mereka.

“Jadi saya mencoba untuk mengingat bahkan nama mereka dan apa buku yang sesuai dengan ketertarikan mereka sehingga akan muncul memori bagus anak-anak khususnya tentang perpustakaan,” jelasnya.

Dirinya mendorong Pustakawan di perpustakaan sekolah untuk bekerja dengan hati untuk mendukung proses belajar peserta didik meskipun banyak hambatan yang harus dihadapi.

Sumber : https://www.perpusnas.go.id/berita/kepala-perpusnas-ilmu-pengetahuan-bisa-diserap-dengan-membaca

Pustakawan dan Kecerdasan Buatan

Pustakawan dan Kecerdasan Buatan

Salemba, Jakarta – Pada akhir ini terjadi fenomena adanya pemecatan karyawan oleh perusahaan teknologi informasi terkemuka di dunia. Hal ini terjadi pada penghujung tahun 2022 sampai pada awal tahun 2023.

Fenomena ini dapat menjadi catatan penting bagi para pustakawan bahwa teknologi informasi sesungguhnya adalah alat untuk bekerja dalam meningkatkan kinerja. Terkait dengan kecerdasan informasi, pustakawan sangat berperan dalam pengembangan perpustakaan.

Demikan disampaikan Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Suharyanto, saat menjadi Pimpinan Apel Pagi Perpusnas secara daring, Senin (13/02/2023).

Selain itu pada saat ini fenomena perpindahan media masa nasional yang berubah menjadi media digital juga menjadi catatan penting. “Hal ini sudah terjadi pada koran Republika yang sudah beralih ke media digital” jelasn

Tidak terelakan juga dalam dunia perpustakawan terjadi fenomena pengunaan platform ChatGPT yang menjadi tantangan bagi para pustakawan saat ini.

ChatGPT adalah sebuah perangkat lunak berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks.

Model ini dapat digunakan tujuan yang beragam, seperti membuat obrolan otomatis di aplikasi percakapan, membantu dalam pembuatan konten, atau bahkan membantu dalam penerjemahan berbagai bahasa dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda untuk tiap bahasa.

Dia mengatakan, chatGPT masih ada kekurannyannya dibandingkan pustakawan, karena yang disampaikan pada chat tersebut tidak semua datanya valid.

“Kita sebagai pustakawan cerdas tidak perlu khawatir karena kevalidan data tetap ada di perpustakaan” pungkasnya.

Perpustakaan Kaya Ilmu Pengetahuan

Perpustakaan Kaya Ilmu Pengetahuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Apabila ingin menjadi individu yang literat, wajib datang ke Perpustakaan.

Demikian disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tual, Usman Tamnge saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Usman mengatakan bahwa selama ini perpustakaan hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, namun sejatinya perpustakaan mengambil peran yang signifikan dalam mencerdaskan bahkan menyejahterakan masyarakat.

“Kenapa perpustakaan dipandang sebelah mata? Padahal kalau orang mau pintar ya harus ke perpustakaan,” ucapnya.

Kota Tual merupakan sebuah kota yang unik karena memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan daratan. Sehingga hal tersebut menjadikan pariwisata dan perikanan menjadi potensi terbesar untuk dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. 

Akan tetapi disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Tual, Fahri Rahayaan, pemanfaatan potensi itu belum maksimal mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tual yang masih  berada di bawah rata-rata nasional.

“Kota Tual memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan karena literasi mampu berantas kemiskinan,” ungkapnya.

Berkesempatan menerima langsung kunjungan kerja tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, mengapresiasi komitmen tinggi yang dimiliki oleh Wakil Wali Kota Tual beserta jajaran untuk menjadikan masyarakat Tual literat.

Adin menjelaskan bahwa kegemaran membaca dan budaya literasi telah menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2020-2024 untuk pengembangan SDM. Selain itu, dia juga menerangkan literasi tidak hanya berbicara tentang membaca melainkan satu hal yang esensial yakni kemampuan seseorang dalam menciptakan barang dan jasa.

“Literasi sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif,” katanya.

Perpusnas dalam hal ini memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi, namun juga mampu menurunkan kemiskinan, angka stunting, dan kematian muda melalui praktik-praktik baik yang didapatkan dari perpustakaan.

“Perpustakaan hadir di tengah masyarakat, sehingga yang tidak memiliki pekerjaan jadi punya pekerjaan. Dengan membaca, kognisi juga bisa meningkat dan itu wajib dipraktikan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Eko Yunianto, dengan agenda mengundang Kepala Perpusnas untuk hadir dalam kegiatan Peresmian Gedung Perpustakaan Kabupaten Madiun yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022.

Sumber : https://www.perpusnas.go.id/berita/perpustakaan-kaya-ilmu-pengetahuan

Makna Literasi Berubah, Bukan Sekadar Mengenal Melek Huruf

Makna Literasi Berubah, Bukan Sekadar Mengenal Melek Huruf

Jakarta—Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaknai literasi secara luas. Menurutnya, pemahaman bahwa literasi sebagai kemampuan mengenal huruf, kata, kalimat, menyatakan pendapat, dan sebab-akibat, sebagai hal yang lawas. Pasalnya, makna literasi seperti itu sudah berkembang pada masa kemerdekaan Indonesia, tahun 1945. Pada saat itu, proklamator Bung Karno mesti terjun langsung ke masyarakat untuk mengenalkan literasi karena angka melek huruf penduduk Indonesia hanya dua persen. Apalagi saat itu kondisinya tidak didukung oleh anggaran pendidikan nasional. “Sehingga kalau masih bicara literasi versi Bung Karno maka kita bicara jauh mundur ke belakang,” ujarnya.

Kini, kondisinya sudah berubah. Sebanyak 96 persen penduduk Indonesia sudah bica melek huruf. Apalagi anggaran Pendidikan sudah mendapat porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBBN). Karenanya, menurut Syarif, pemahaman mengenai literasi harus berubah. Ini harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya SDM Unggul.

“Karena itu literasi di era Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menurut versi Perpustakaan Nasional yang kami jabarkan dari RPJMN arahan Presiden di sidang kabinet. Yang pertama, kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Yang kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Dalam konteks ini mustahil kita bisa mengerti tanpa membaca. Yang ketiga, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, kreativitas baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi,” ujarnya saat menjadi pembicara utama webinar “Literasi Informasi Berbasis Media Digital” yang diselenggarakan Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta, pada Kamis (4/3/2021).

Puncaknya, jelas Syarif, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Dia menjelaskan, banyak produk yang digunakan bangsa Indonesia merupakan produksi luar negeri. Karenanya, dia meminta civitas academica agar menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan produk kompetitif dengan negara lain.

“Maka rasanya kalau literasi hanya sampai tingkatan ketiga, negara ini gak bisa dapat apa-apa. Maka ke depan, literasi yang mesti dibangun civitas academica adalah literasi yang keempat yaitu kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global,” jelasnya.

Syarif menegaskan, tahun ini, pihaknya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama membangun kondisi literasi di Indonesia yang diklaim minat baca dan indeks literasinya rendah. Menurutnya, dua kondisi tersebut merupakan fakta yang ada di lapangan. Ini adalah kondisi yang terjadi di sisi hilir.

Karenanya, harus ada kerja sama untuk mengatasi kondisi di hulu. Di antaranya, peran negara seperti kebijakan yang dihasilkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, peran akademisi, perguruan tinggi, pengarang, penerbit, dan penerjemah, juga dibutuhkan untuk mengatasi kondisi di hulu. Peran seluruh pihak dibutuhkan untuk memastikan buku tersedia dan bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia.

“Sesuai dengan data Bappenas dan BPS menyatakan 90 persen penduduk Indonesia terjun ke masyarakat dengan modal ijazah SD, SMP, SMA, tidak tembus perguruan tinggi. Karenanya 10 persen yang tembus ke perguruan tinggi dan kurang lebih 7-8 persen yang selesai. Maka masalahnya adalah siapa yang menyiapkan buku untuk masyarakat Indonesia? Ini menjadi tantangan,” urainya.

Literasi tinggi akan menghasilkan produksi massal. Dan ini bisa dibangun melalui pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja. “Harus ada reformasi sistem pendidikan kita di semua lini, terutama di perguruan tinggi untuk memastikan apa yang diharapkan Menteri Pendidikan kita minimal, setelah enam bulan keluar dari kampus, sudah harus menciptakan lapangan kerja. Ini memang cara pandang terhadap pendidikan ini harus dirombak total dalam filosofi mahasiswa,” pungkasnya.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpustakaan yang Memadai, Kunci Kemajuan Pendidikan

Perpustakaan yang Memadai, Kunci Kemajuan Pendidikan

Jakarta—Perpustakaan yang terorganisir dengan baik dan sistematis akan memudahkan penggunanya dalam proses belajar mengajar. Karena fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang baik dan memadai merupakan salah satu kunci dalam kemajuan bidang pendidikan. Ini sesuai dengan peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pusat inovasi, dan sumber belajar.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Irjen. Pol. Yazid Fanani menyatakan sebagai pusat informasi, perpustakaan menyediakan informasi yang diperlukan melalui koleksi buku baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai pusat inovasi, perpustakaan berkembang menjadi persemaian bagi bertumbuhnya gagasan dan ide kreatif untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi orang. Pada akhirnya, karya tersebut akan dibaca dan digunakan oleh orang lain.

“Sebagai sumber belajar merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar bagi siswa dan para pendidik,” jelasnya saat menjadi narasumber dalam webinar “Penguatan Budaya Literasi melalui Inovasi Layanan Perpustakaan Berbasis Digital untuk Mewujudkan SDM Unggul” yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI pada Kamis (4/2/2021). Pada kesempatan tersebut, STIK juga meluncurkan perpustakaan digital e-library STIK.

Karenanya, menurut Yazid, pengembangan perpustakaan digital menjadi penting dan harus dilakukan. Perpustakaan digital yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi akan memberi manfaat besar dibandingkan dengan perpustakaan konvensional. Menurutnya, ada empat kelebihan perpustakaan digital yakni hemat ruangan, bisa diakses ganda atau multiple, koleksinya bisa berbentuk multimedia, dan tidak dibatasi ruang dan waktu (selama terhubung dengan jaringan internet). Perpustakaan digital milik STIK ini tersedia tidak hanya untuk civitas academica STIK, tapi juga masyarakat umum.

“Harapan saya dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, pemberdayaan perpustakaan digital di STIK ini akan semakin membawa nilai-nilai positif utamanya telah meningkatkan minat baca, dalam memudahkan memperoleh referensi pengetahuan, dan akhirnya akan membawa masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang semakin semakin semakin berwawasan untuk mewujudkan sumber daya manusia Polri yang semakin maju menuju Indonesia unggul,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menjelaskan perpustakaan digital sangat bermanfaat untuk meningkatkan mutu akademik dan mutu administrasi akademik. Secara akademik, mahasiswa atau peneliti bisa menyitir bahan pustaka dari perpustakaan lain dan bisa mencari tahu topik penelitian yang paling mutakhir. “Meningkatkan mutu pengajaran di mana semua pengajar bisa mengakses kepustakaan mutakhir dan PTIK tidak hanya menjadi lembaga pencetak sarjana S1, S2, dan S3 bagi Polri, tapi juga bisa menjadi think tank bagi pembuatan kebijakan stratejik, bukan hanya bagi pimpinan Polri tapi juga pimpinan negara,” urai Guru Besar STIK tersebut.

Secara mutu administrasi akademik, perpustakaan digital akan memudahkan dalam mendeteksi plagiarisme, mudah dalam mendata kinerja peneliti, dan mudah mendata kinerja melalui aktivitas yang terekam dalam publikasi menyangkut lembaga atau individual. “Dan dengan adanya digitalisasi, STIK-PTIK berpeluang menambah jumlah program studi, Jadi ketika ingin menambah program studi, back office-nya juga lebih bagus dong. Dalam hal ini, digitalisasi perpustakaan adalah jalan keluar,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpusnas Deni Kurniadi menyatakan pihaknya terus mendukung penguatan perpustakaan yang berbasis digital. Melalui program unggulan Perpusnas, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, dan desa di Indonesia menerima bantuan pendampingan dan pelatihan sehingga masyarakat bisa mendapatkan peningkatan ekonomi. Di sini, perpustakaan menjadi ruang berbagi pengalaman untuk mencari informasi, berbagi pengalaman, belajar sesuai dengan kebutuhan, dan berlatih keterampilan. Dukungan diberikan melalui bantuan sarana prasarana.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Sumber : https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=210204112716kw7S8JqenV

Kirim Komentar